Teori Ekonomi Kelompok 2

1.    Indonesia Berpeluang Untuk Merebut Pasar Sepatu Di China

       Melemahnya industri sepatu di China memberi peluang bagi industri sepatu Indonesia untuk menjadi produsen utama sepatu di tingkat dunia.

          Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menilai peluang ini merupakan  momentum bagi Indonesia untuk membangkitkan industri persepatuan nasional, pasalnya industri sepatu di China sedang lesu. Melemahnya industri sepatu di China memberi peluang bagi industri sepatu Indonesia untuk menjadi produsen utama sepatu di tingkat dunia. Saat ini, China adalah produsen sepatu terbesar di dunia. Indonesia adalah produsen sepatu terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Vietnam.

Beberapa faktor penyebab melemahnya industri sepatu di China antara lain, pertama, berkurangnya tenaga kerja yang mau bekerja di di industri sepatu. Hal itu karena tingkat ekonomi masyarakat China sudah berkembang. Kedua, mata uang yuan sudah menguat hingga 11%. Artinya, Indonesia memiliki kompetitif dari sisi harga yang lebih baik. Ketiga, undang-undang penanaman modal asing di China mempersulit masuknya investasi di bidang industri sepatu.

         Bahkan sejak China dan Vietnam dikenai anti dumping pada April 2006 sudah ada 2.500 pabrik di RRC yang berguguran. Serta Eropa juga telah memberlakukan anti dumping produk dari China sehingga pembeli banyak yang beralih mengambil produksi sepatu dari India atau Indonesia, ini akan mengakibatkan matinya pasar barang sejenis yang diikuti munculnya dampak seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Sehingga berkurangnya ekspor sepatu dari China ke Eropa membuat perhatian masyarakat Eropa beralih ke sepatu diluar negara termasuk ke sepatu asal Indonesia. BahkanAmerika tertarik mengimpor sepatu lebih banyak setelah pasokan sepatu dari China mulai tidak kompetitif seiring naiknya biaya produksi di Negeri Tirai Bambu tersebut. Apalagi ekspor sepatu Indonesia selama 2010 mengalami peningkatan sebesar 27 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2008/08/08/19/135067/ri-berpeluang-rebut-pasar-sepatu-china

2.    How is globalization reflected in Indonesia?

Kehidupan bangsa Indonesia di Era Globalisasi, di tandai oleh era perdagangan  bebas, dimana produk dari suatu negara dengan bebas dapat masuk dan di perjualbelikan di negara lain. Kenyataan itu tentu menimbulkan tantangan bagi semua negara untuk mampu bersaing dalam meningkatkan kualitas produk industrinya, bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan itu. Ditengah-tengah usaha itu untuk memperbaiki perekonomian, bangsa Indonesia juga ditantang untuk berjuang menempatkan bangsa Indonesia sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentu memiliki rasa bangga terhadap produk dalam negeri. Kita harus sadar dan bangga bahwa produksi dalam negeri tidak kalah dengan produksi luar negeri.

Upaya Pemerintah menghadapi Era Globalisasi dan perkembangan IPTEK di bidang Ekonomi

Kebijakan bidang ekonomi dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi disebutkan sebagai berikut :

• Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil serta kerajinan rakyat.

·       Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan Persaingan global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat, dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

Kehidupan yang Diharapkan dalam Pembangunan di Era Globalisasi

Ketika pembangunan kita memasuki era globalisasi diperkirakan kita hidup dalam suasana penuh persaingan, perdagangan bebas, dan hubungan antar bangsa yang semakin terbuka. Untuk itu diperlukan persiapan yang matang dan memadai. Dengan demikian, gambaran kehidupan yang sesuai dengan era itu antara lain sebagai berikut :

• Kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, antara lain tercermin dari kemampuan profesionalismenya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
• Semakin handalnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri yang berarti semakin kecil ketergantungan pada sumber pembiayaan dari luar negeri.
• Kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan yang paling pokok agar tidak menimbulkan berbagai keraguan.
• Ketahanan ekonomi yang tangguh dan memiliki daya saing tinggi.
• Etos kerja dan disiplin masyarakat yang tinggi.

Selain itu, perlu diperhatikan juga situasi internasional. Baik situasi politik, ekonomi, maupun keamanan. Karena hal itu akan dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan kita baik langsung ataupun tidak langsung. Dan pada akhirnya akan dapat mengganggu tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sumber: http://www.masbied.com/2010/02/20/ketahanan-nasional-dalam-era-globalisasi/

3.    Politik udara

Merupakan aturan-aturan yang dibuat untuk melindungi maskapai penerbangan di Indonesia dari hal-hal yang merugikan maskapai penerbangan domestik, misalnya: larangan maskapai luar negeri untuk melakukan layanan penerbangan domestik, angkutan udara niaga dalam negeri tertutup untuk penanaman modal asing.

Contoh kasus

Sumber= KBR68H.com

Judul= Maskapai Penerbangan Indonesia belum siap bersaing di tingkat ASEAN - Infrastruktur bandara - bandara udara di Indonesia masih banyak yang belum memenuhi standar persiapan menghadapi ASEAN Open Skies atau ASEAN Single Aviation Market (ASAM) 2015 nanti. Salah satu kondisi yang belum memenuhi standar itu seperti keterbatasan waktu pengoperasian bandara. Juru Bicara PT. Garuda Indonesia Pujobroto mengatakan kenyataan itu akan menyulitkan Garuda dan maskapai lain bersaing dengan maskapai negara lain di ASEAN.

“Ini terkait, misalnya masalah bandara. Tadi juga banyak disinggung bahwa tentunya dari airlines mengupayakan supaya lebih efisien. Lebih efisien adalah dengan mengoptimalkan operasi penerbangannya artinya sebanyak mungkin pesawat bisa diterbangkan. Kondisi saat ini banyak bandara yang belum operasi sampai jauh malam hari. Biasanya jam 7 dan jam 8 sudah tutup."

Sebelumnya, Kepala-kepala Negara ASEAN telah menyepakati penerbangan terbuka di tingkat kawasan. Dampak dari kesepakatan ini akan berpengaruh pada persaingan maskapai penerbangan antar negara, termasuk infrastruktur penunjangnya. Menurut Anggota Komisi VI DPR, Chandra Tirta Wijaya dari Fraksi PAN, ada sekitar 150 bandara di tingkat kabupaten, namun kesemuanya belum memenuhi standar internasional.

Analisis dampak

Maskapai penerbangan di Indonesia belum siap bersaing dengan penerbangan maskapai asing, dalam kasus ini contohnya di tingkat ASEAN sehingga maskapai penerbangan Indonesia belom mendapatkan keuntungan secara maksimal. Hal itu dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah kawasan-kawasan yang belum memenuhi standar internasional (ditiap-tiap bandara di indonesia) dan keterbatasan waktu pengoperasian bandara

Akibatnya

Maskapai Indonesia tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia khususnya dan  dalam hal ini berdampak bagi perkembangan maskapai domestik, salah satu contohnya adalah terjadi pada maskapai mandala airlines yang kesulitan melunasi uang sewa dari pesawat yang dipinjamnya dari perusahaan Luar negri dan hal ini juga berdampak pada pemecatan tenaga kerja pada maskapai Mandala airlines sehingga menyebabkan bertambahnya pengangguran di Indonesia.

Solusi

Maskapai penerbangan Indonesia harus bisa merevisi dan membuat hal-hal yang baru agar maskapai penerbangan Indonesia menjadi pilihan utama dalam transportasi udara (khususnya rakyat Indonesia sendiri), contoh: seperti mengadakan promosi, pemangkasan harga atau diskon, bonus, dan menonjolkan sisi kelebihan yang belom ada di maskapai penerbanagan asing.

4.     Penjualan Toyota

Toyota merupakan pabrikan penghasil mobil terbesar di dunia. Produksi terbesar ada di Amerika Serikat, Jepang dan China. Produksi Toyota di Indonesia juga memberikan kontribusi, namun kontribusi tersebut hanya kurang dari 2% dari produksi toyota didunia yang mencapai 8 juta unit.

Toyota meningkatkan produksi untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pasar m,enjelang event event tertentu dalam hal ini adalah menjelang hari raya lebaran dimana kebanyakan orang menggunakan kendaraan untuk pulang ke kampung halamannya. Peningkatan produksi dapat dilakukan dengan cara menambah jam kerja/lembur sehingga produksi naik.

           Selain itu, Pihak Toyota sendiri, akan mulai membuat komponen di fasilitas penelitian dan pengembangan di Cina untuk memenuhi peningkatan permintaan di daratan. Para pengamat memandang pembatasan yang diterapkan Cina terhadap ekspor mineral langka menjadi salah satu alasan langkah Toyota ini. Sejumlah elemen mineral langka adalah komponen penting mobil hibrida seperti baterai.              

          Meskipun demikian Cina yang memproduksi lebih 95% pasokan mineral langka dunia menerapkan kuota produksi dan ekspor yang ketat dengan alasan lingkungan.  tindakan Toyota memulai produksi komponen di Cina dapat membantu mengatasi pembatasan ini karena mereka dapat membeli mineral untuk digunakan di dalam Cina.

           Pada krisis ekonomi global yang terjadi saat saat ini akan berdampak pada perlambatan ekonomi yang kemudian berimbas pada perlambatan permintaan konsumen, dimana hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap penjualan karena permintaan yang berkurang tadi.

         Selain produksi domestik, PT toyota Indonesia juga mengekspor ke 51 negara lainnya termasuk ASEAN, Timur tengah dan Amerika Latin. Indonesia harus bisa mengambil kesempatan untuk bisa menjadi area lokalisasi bagi industri automotif. Karena, akan ada beberapa keuntungan yang dapat diambil selain menambah lapangan pekerjaan yaitu juga teknologi tambah dan investasi juga bertambah, harga juga jadi kompetetif dan untuk ekspor pun sangat mudah.

Analisis Jurnal: Perkembangan Perdagangan Sepatu di Indonesia

JUDUL PENELITIAN

ANALISIS PENDAPATAN PEDAGANG SEPATU DI PASAR SENTRAL KOTA KENDARI

PENGARANG:

ANDI ASMI

TAHUN

2003

TEMA/TOPIK PENELITIAN:

Perkembangan Perdagangan Sepatu di Indonesia

LATAR BELAKANG PENELITIAN

·         Fenomena

Pembangunan perdagangan merupakan wadah untuk menciptakan kegiatan ekonomi masyarakat. Usaha peningkatan pendapatan dari berbagai kelompok masyarakat tetap menjadi perhatian utama pemerintah yaitu memberikan perhatian yang lebih serius pada usaha kecil dan kegiatan ekonomi lainnya. Perdagangan sepatu di Pasar Sentral Kota Kendari, cukup banyak, terdiri dari pedagang sepatu anak-anak sampai pada sepatu dewasa. Banyaknya jumlah pedagang sepatu di Pasar Sentral Kota Kendari, menimbulkan persaingan baik dalam usaha penjualan sepatu di Pasar Sentral Kota Kendari serta memberikan pengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh masing-masing pedagang.

·         Riset Terdahulu

Pengertian perdagangan

perdagangan secara umum dapat diartikan kegiatan penyaluran barangkepada konsumen melalui kegitan dan menjual barang, adapun pengertianperdagangan yang dikemukakan oleh K.S.T. Pamoentjak (1993 : 32)

Hubungan tingkat pendapatan dengan tingkat taraf hidup seseorang

Menurut Binataro. A (1982 : 150) menjelaskan bahwa tingkat taraf hidup diartikan sebagai tingkat kesejahteraan. Sedangkan ksejahteraan itu sendiri dapatdiartikan sebagai kemakmuran, yang juga berarti cukup atau tidak kekurangan. Berdasarkan pengertian di atas, maka pendapatan adalah hasilpenggunaan/penjualan faktor-faktor produksi atau asset yang dimilikinyaatau dengan kata lain pendapatan diartikan sebagai hasil kerja seseorang,baik dalam bentuk penggunaan kekayaan maupun jasa-jasa dinilai dengan uang.

HIPOTESIS PENELITIAN

·         Pendapatan pedagang sepatu di pasar kota kendari cukup besar karena pasar tersebut menjadi pusat perbelanjaan masyarakat kota Kendari khususnya yang berdomisili di Kecamatan Kendari.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui besarnya tingkat pendapatan pedagang sepatu di Pasar Sentral kota Kendari.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi sesuai dengan judul, maka lokasi penelitian yang akan di jadikan objek adalah pedagang sepatu yang melakukan aktivitas penjualan di Pasar Sentral kota Kendari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang sepatu yang terdapat pada pasar sentral Kota Kendari, sebanyak 23 pedagang. Sampel dalam penelitian ditetapkan 52 % dari populasi yaitu 12 orang pedagang dengan cara random sampling untuk penjualan sepatu ukuran orang dewasa dan anak-anak. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis masalah adalah menggunakan metode analisis kualitatis deskriptif, dimana data-data yang telah dibuat dalam bentuk tabel kemudian dijelaskan secara deskriptif tentang keadaan sebenarnya yang didapat dalam penelitian.

·         Sumber & Teknik Pengambilan Data

Sumber Data

-          Data primer bersumber dari hasil penelitian pada pedagang sepatu yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yangterdapat di Pasar Sentral Kota Kendari.

-          Data Sekunder bersumber dari instansi-instansi pemerintah khususnya pada kantor pengelolaan Pasar Sentral Kota Kendari, serta instansi lain yang terkait yang dapat menjadi sumber data dan mendukung perolehan data-data yang diperlukandalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan data

-          Observasi

-          Wawancara

-          Dokumentasi

·         Variabel

Pendapatan pedagang sepatu di Pasar Sentral Kota Kendari

·         MODEL PENELITIAN

Model Gambar

Gambar 1

Gambar 2

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

·         Penduduk Kota Kendari menurut struktur mata pencaharian tahun 2002

Berdasarkan gambar1, nampak bahwa mata pencaharian masyarakat Kota Kendari 5.934 orang atau 74,50 persen adalah petani. Penduduk yang bermatapencaharian sebagai pegawai pegawai berjumlah 1.056 orang atau 13,26persen, penduduk yang bekerja sebagai pedagang 405 orang atau 5,08 persen, Bidan/Mantri berjumlah 123 orang atau 1,54 persen, Pertukangan berjumlah 286 orang atau 3,59 persen, Dukun berjumlah 162 orang atau 2,03 persen.

·         Pendapatan bersih yang diperoleh responden pedagang sepatu di Pasar Sentral Kota, tahun 2002.

Pada gambar 2, dapat dijelaskan bahwa pendapatan bersih yang diterima responden yaitu Rp. 3.717.500 perbulan lebih besar dari upah minimum regional sebesar Rp.470.000 perbulan, dengan demikian pendapatan yang diperoleh pedagang sepatu di Pasar Sentral Kota Kendari sangat besarnya sehingga hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian terbukti.

KESIMPULAN

Besarnya pendapatan yang diperoleh pedagang sepatu sangat tergantung pada jumlah sepatu yang dijual, serta besarnya biaya yang digunakan untuk membeli sepatu dari distributor sehingga Untuk meningkatkan pendapatan penjualan sepatu, maka pedagang sepatu harus menyediakan sepatu dalam jumah yang banyak serta merk dan jenis yang diinginkan oleh konsumen. Untuk mudah dijangkau oleh konsumen, maka pedagang sepatu harus menyediakan tempat (kios atau toko) yang dilengkapi dengan berbagai jenis dan merk sepatu sehingga konsumen tidak memperoleh kesulitan dalam memperoleh sepatu yang diinginkan.

Teori Ekonomi (Tugas 1)

1. Mengapa ada barang yang langka dan tidak langka?

Sumberdaya di dunia ini beragam, ada yang mudah di dapat & sulit di dapat, semakin besar perbandingan antara sumberdaya dan keinginan manusia untuk memilikinya maka sumberdaya tersebut bisa disebut langka. Misalnya air bersih, untuk mendapatkannya kita membutuhkan pengorbanan. Tapi tidak dengan udara, kita bisa dengan mudah mendapatkannya karena udara tersebar dimana-mana, karena itu udara disebut barang tidak langka. Jadi, ada barang langka dan tidak langka karena jumlah masing-masing sumberdaya dan jumlah pemakainya pun berbeda.

2. Bagaimana cara mengakomodir sumberdaya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan?

Untuk memenuhi suatu kebutuhan, kita perlu memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dan sumberdaya yang ada di dunia ini tentu jumlahnya terbatas, sehingga kita harus menghemat pemakaian itu. Tidak semua sumberdaya bisa kita dapatkan dengan mudah dan murah. Dibutuhkan banyak pengorbanan untuk itu. Jadi, bagaimana cara mengakomodirnya? Pilihlah kebutuhan primer dulu, sekunder, baru tersier. Jika keinginan kita tidak terlalu kita butuhkan, maka lebih baik dikesampingkan dulu. Dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier pun kita harus memperhatikan dampaknya bagi orang lain dan lingkungan. Jadi pintar-pintarlah dalam mengelola sumberdaya yang ada agar masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti.

3. Jelaskan tentang circular flow

Masyarakat menggunakan pendapatannya untuk beberapa hal, yaitu konsumsi, membayar pajak, dan menabung. Dalam hal konsumsi, mereka membelinya pada produsen. Sebagai timbal balik kepada masyarakat, produsen memberikan gaji kepada tenaga kerja (masyarakat) yang bekerja pada perusahaan-perusahaannya. Masyarakat juga membayarkan pajaknya pada pemerintah, yang digunakan oleh pemerintah sebagai subsidi bagi rakyatnya. Peran lain dari masyarakat bagi pemerintah adalah memberikan aspirasi-aspirasi tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sehingga kelak bisa menjadi kebijakan dari pemerintah.

 Sisa penghasilan masyarakat disimpan di bank, tentu saja bank memberikan bunga (i1) kepada mereka yang menabung, serta menetapkan sejumlah bunga (i2) bagi masyarakat lain yang meminjam duit kepada bank. i1 harus lebih kecil dari i2 agar sirkulasi uang berjalan lanacar dan masyarakat pun lebih memilih menabung daripada meminjam. Di sisi lain, selain menabungkan uangnya di bank, masyarakat juga diberi pilihan untuk berinvestasi. Di mana dalam berinvestasi juga terdapat bunga (i3) yang bisa didapatkan masyarakat. Jika i1 lebih besar dari i3, maka masyarakat akan cenderung lebih memilih untuk menabung, begitu juga sebaliknya.  

4. Jelaskan tentang globalisasi

       Pengertian globalisasi diambil dari kata global yang artinya universal. menurut wikipedia pengertian globalisasi tidak atau belum mempunya definisi tetap dan mapan, globalisasi hanya merujuk pada  definisi kerja (working definition), artinya pengertian globalisasi bisa jadi sanagt luas cakupanya tergantung bagaimana pengguna menempatkan.Ada juga yang berpendapat bahwa globalisasi sebagai sebuah proyek  rekayasa negara-negara adikuasa (kapitalis) untuk tetap menjaga eksistensi dan pengaruhnya terhadap dunia terutama dunia ketiga. Stigma negatif disematkan kepada globalisasi oleh para pendukung ide ini, globalisasi dipandang hanya evlolusi dari kapitalisme dimana negara2 kaya akan mengontrol perokonomian dunia sedangkan negara negara kecil atau yang sering disebuk negara ketiga hanya dieksploitasi dan semakin terbenam karena tidak mempunyai daya saing..

       Salah satu tokoh yang berpendapat bahwa Globalisasi berdampak negatif adalah Dosen dari Universitas Ohio Elizabeth Fuller Collins. Collins menyebutkan bahwa dampak negatif globalisasi adalah bahwa kapitalisme pasar bebas yang bersanding manis dengan istilah  ekonomi neoliberal  memperlakukan tenaga kerja, uang, tanah dan sumber alam sebagai faktor produksi semata atau komoditas yang diperjual belikan. Akibatnya, Suplay dan demand dari tenaga kerja, uang, tanah dan sumber alam akan ditentukan dan menentukan harga di pasaran. Dampak langsung yang diakibatkan kondisi ini adalah krisis finansial, instabilitas politik, dan ancaman kelestarian lingkungan.

       Lantas jika demikian apakah ada dampak positif globalisasi ? Sebagaiman diyakini oleh pemerintah orde baru yang kemudian diadopsi sampai saat ini bahwa globalisasi adalah sebuah keharusan dan tidak bisa terelakan karena memang menjadi bagian dari proses perubahan sosial maka globalisasi akan berdampak positif bagi pemilik modal atau yang memiliki kompetensi untuk bersaing. Globalisasi akan memberikan ruang dan pasar serta peluang usaha semakin luas  dengan konsep bordeless maka kesempatan mengembangkan usaha akan semakin terbuka lebar, dengan catatan ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kompetensi, bagaimana dengan rakyat Indonesia yang sebagian besar tidak memiliki kompetensi? pada saat globalisasi berlaku penuh dengan hukum pasar yang banyak berperan sedangkan peran pemerintah semakinberkurang maka jangan harap berbagai macam subsidi dan bantuan - bantuan akan bisa dinikamati, gak akan ada lagi kata mutiara cinta untuk rakyat, contoh kongkrit adalah pengahapusan subsidi BBM yang dilakukan agar asing bisa ikut bermain dalam bisnis BBM adalah bentuk nyata dari proses globalisasi, jangan heran jika suatu saat air juga diprivatisasi

Sumber untuk no. 4 :

http://www.gusbud.web.id/2010/01/dampak-globalisasi-ekonomi-dan-pengaruh.html

Neraca Pembayaran, Arus modal asing, dab utang luar negeri

A. PENDAHULUAN

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 menggariskan bahwa kebijaksanaan pembangunan diarahkan untuk selalu bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yakni pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Kebijaksanaan neraca pembayaran sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan selalu mengacu pada Trilogi Pembangunan tersebut secara serasi. Di samping itu juga diusahakan tercapainya perubahan fundamental dalam struktur produksi dan perdagangan luar negeri sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan-guncangan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Di bidang perdagangan, melalui deregulasi  dan  debirokrati-sasi, kebijaksanaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri, menunjang pengembangan

ekspor non migas, memelihara kestabilan harga dan penyediaan barang  yang  dibutuhkan di dalam negeri, serta menunjang iklim  usaha yang makin menarik bagi penanaman modal. Kebijaksanaan neraca pambayaran lainnya juga dilanjutkan, antara lain dalam bentuk pengelolaan hutang dan pinjaman luar negeri secara cermat dan hati-hati, terpeliharanya kurs valuta asing yang mantap dan realistis, serta terpeliharanya cadangan devisa yang memadai.

B. PERKEMBANGAN INTERNASIONAL

Kebijaksanaan neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri selama empat tahun Repelita V sangat dipengaruhi oleh tantangan yang timbul dari perkembangan situasi politik, ekonomi dan moneter dunia.

Selama dasawarsa 1980-an, perekonomian dunia mencapai rekor pertumbuhan tertinggi pada tahun 1988, yaitu sebesar 4,6%. Setelah itu, perekonomian dunia mengalami kemerosotan hingga mencapai 0,6% pada tahun 1991. Namun dalam tahun 1992 perekonomian dunia mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 1,8 % . Dalam tahun 1992, negara-negara industri dan negara-negara berkembang masing-masing tumbuh sebesar 1,5 % dan 6, 1 %. Ini merupakan suatu perbaikan dari tahun 1991 sewaktu kelompok-kelompok negara ini, mencapai pertumbuhan masing-masing sebesar 0,6% dan 4,2%.  Di antara negara-negara berkembang tersebut, kelompok negara di Asia dapat mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi, bahkan mengalami peningkatan pertumbuhan dari 5,8% menjadi 7,9 % . Peningkatan cukup besar ini juga diikuti oleh negara-negara berkembang di Timur Tengah yang pertumbuhannya meningkat dari 2,1 % pada tahun 1991  menjadi  9,9%  pada  tahun  1992.  Sementara itu, negara-negara di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet terus mengalami kemerosotan yang makin parah dalam produksi nasionalnya. Pada tahun 19.91 kelompok negara-negara ini ekonominya mengalami penurunan sebesar 10,1 % dan pada

tahun 1992 mengalami penurunan yang lebih besar lagi, yaitu  15,5% . Perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang Eropa Timur dan negara-negara bekas Uni Soviet perlu terus diamati mengingat di masa depan kelompok negara ini akan menjadi saingan yang cukup berat bagi negara-negara berkembang, apabila mereka telah selesai dengan tahap konsolidasinya dan ekonominya tumbuh kembali.

Seiring dengan peningkatan produksi dunia, laju pertumbuhan perdagangan internasional juga mengalami peningkatan dari 2,3% dalam tahun 1991 menjadi 4,2% dalam tahun 1992. Volume ekspor dan impor negara-negara industri dalam tahun 1992 meningkat masing-masing sebesar 3,2% dan 4,0%, begitu pula volume ekspor dan impor negara-negara berkembang yang meningkat menjadi 8,4% dan 10,2% dalam tahun 1992.

Sementara itu harga minyak bumi di pasaran internasional mengalami penurunan sebesar 0,5 % selama tahun 1992. Namun demikian, penurunan ini tidak sebesar penurunan yang terjadi pada tahun 1991 yaitu sebesar 17,0%. Begitu pula harga komoditi primer lainnya seperti kopi, karet, dan hasil-hasil tambang merosot dengan 0,1% pada tahun 1992. Perkembangan ini menyebabkan turunnya nilai tukar perdagangan untuk negara-negara berkembang. Dalam tahun tersebut nilai tukar perdagangan menurun sebesar 1,4% untuk negara-negara berkembang, sedangkan untuk negara-negara industri justru meningkat sebesar 1,8%.

Secara keseluruhan dalam tahun 1992 negara-negara industri mengalami  kenaikan  dalam  defisit  transaksi  berjalan  menjadi US$ 38,5 miliar. Untuk negara-negara berkembang defisit transaksi berjalan sedikit menurun dari US$ 81,9 miliar pada tahun 1991 menjadi US$ 78,4 miliar pada tahun 1992.

Berakhirnya perang dingin, restrukturisasi sistem ekonomi dan politik nasional di berbagai negara serta proses regionalisasi merupakan peristiwa-peristiwa penting yang dampaknya pada

tatanan ekonomi dunia baru masih belum jelas dan perlu terus diamati. Perkembangan yang cukup penting adalah penyatuan Masyarakat Ekonomi Eropa yang dicanangkan pada pertemuan puncak Maastricht di bulan Desember 1991. Pertemuan puncak ter­sebut diadakan dalam rangka melicinkan jalan pembentukan Masya­rakat Eropa ke dalam satu unit politik, ekonomi dan moneter (EMU) yang direncanakan terbentuk pada tahun 1999. Tujuan utama pem­bentukan Masyarakat Eropa  adalah  untuk meningkatkan  kesejahtera­an sosial dan ekonomi yang harmonis dan berkelanjutan dengan men­ciptakan suatu kawasan tanpa batas internal serta terciptanya suatu unit ekonomi dan moneter dengan menggunakan satu mata uang.

Seiring dengan itu, dalam bulan Agustus 1992 ditandatangani Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, yang akan menjadi efektif pada Januari 1994. Tujuan pembentukan NAFTA tersebut antara lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui usaha menghilangkan berbagai hambatan perdagangan, menciptakan iklim untuk mendorong persaingan yang adil, meningkatkan peluang investasi, memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual, dan menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perselisihan perdagangan antara ketiga negara anggotanya.

Dalam pada itu, perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka Putaran Uruguay pada tahun 1992 masih tetap mengalami hambatan. Belum terdapatnya kesepakatan mengenai perdagangan hasil-hasil pertanian antara Amerika Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa dan Jepang merupakan penyebab utama kemacetan perundingan tersebut. Terhambatnya kesepakatan GATT ini mempengaruhi prospek terciptanya perdagangan dunia yang terbuka, transparan dan mempunyai aturan disiplin yang efektif.

Sejalan dengan itu, berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka penyesuaian tujuan dan organisasi berbagai forum kerja sama internasional, termasuk UNCTAD dan Gerakan Non Blok. Pad bulan September 1992, di Jakarta diadakan Konperensi Tingkat Tinggi Ke-10 Gerakan Non Blok. Melalui Pesan Jakarta, gerakan tersebut menyerukan agar dilakukan demokratisasi dalam hubungan antar negara dan dihidupkan kembali dialog Utara-Selatan secara konstruktif.

Sementara itu, kerja sama antara negara-negara anggota ASEAN terus dikembangkan. Terdorong oleh berbagai perubahan struktural dalam perekonomian dunia dan untuk menghadapi kejadian semakin meluasnya blok-blok perdagangan dengan kecenderungan ke arah proteksionisme, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN pada tahun 1991 sepakat untuk mempercepat langkah-langkah kerja sama ke arah integrasi ekonomi. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1992 disetujui Perjanjian mengenai Tarif Preferensial Efektif Seragam (CEPT) menuju Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), yang efektif mulai berlaku tanggal 1 Januari 1993.

C.     PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1.  Kebijaksanaan Perdagangan dan Keuangan Luar Negeri

Selama empat tahun pelaksanaan Repelita V, berbagai kebijaksanaan di bidang perdagangan dan keuangan luar negeri telah diambil dengan tujuan untuk mempertahankan momentum pembangunan nasional, antara lain kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi.

Dalam tahun 1992/93, langkah-langkah deregulasi yang ditempuh antara lain berupa penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor melalui pengenaan pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan, penurunan dan penghapusan bea masuk dan bea masuk tambahan komoditi tertentu, peninjauan kembali Daftar Negatif Investasi (DNI), dan penyederhanaan tata cara penanaman modal.

Di bidang ekspor, melalui Paket 27 Mei 1992, larangan ekspor beberapa komoditi seperti kayu bulat/log dalam bentuk ter­tentu, kayu ramin, serta meranti putih dan agathis bentuk tertentu, telah diganti dengan pengenaan Pajak Ekspor (PE) dan atau Pajak Ekspor Tambahan (PET). Sedangkan kulit mentah jenis tertentu yang sebelumnya dikenakan pajak ekspor secara persentase diganti dengan pajak ekspor yang dihitung secara spesifik. Selain itu, ketentuan larangan ekspor rotan juga mengalami penyederhanaan. Mulai Juni 1992, larangan ekspor rotan dalam bentuk bahan mentah dan barang setengah jadi diganti dengan pengenaan pajak ekspor dan atau pajak ekspor tambahan.

Untuk memperlancar arus barang dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, mulai bulan Juli 1992 PT Sucofindo ditunjuk sebagai pemeriksa barang eskpor dan barang yang dimasukkan/dikeluarkan ke dan dari kawasan berikat di seluruh Indonesia. Di samping itu, dilakukan pula penyempurnaan tata cara penyampaian laporan realisasi ekspor dan tata cara pemberian fasilitas ekspor oleh Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta Keuangan). Dalam pada itu, terhitung mulai bulan Oktober 1992 produsen pengekspor barang  tidak perlu membuat Laporan Keterkaitan (LK), yang merupakan laporan pemakaian barang dan bahan impor untuk memproduksi komoditi ekspor, guna memperoleh pembebasan dan pengembalian bea masuk ataupun pungutan lainnya. Sejak waktu itu, Laporan Keterkaitan (LK) diganti menjadi Laporan Pemakaian Bahan (LPB) yang diterbitkan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Tata niaga ekspor kayu (maniok) ke negara-negara Masyarakat Eropa (ME) juga diatur kembali. Mulai bulan Oktober 1992 kuota ekspor maniok untuk tahun 1993 ke negara-negara ME dibagikan secara proporsional ke masing-masing eksportir berdasarkan kinerja sebelumnya dan atau kemampuan eksportir untuk mengekspor maniok ke negara-negara di luar ME yang dibuktikan dengan "Landing Certificate"  yang  dikeluarkan oleh instansi Bea dan Cukai di pelabuhan negara tujuan dan "Loading Certificate" yang

dikeluarkan oleh PT Sucofindo. Pengaturan kembali tata niaga ini dilakukan untuk lebih meringankan persyaratan bagi eksportir dalam mengekspor maniok ke nagara-negara ME.

Sejalan dengan usaha untuk meningkatkan ekspor non migas, perluasan pasaran ekspor terus digalakkan. Dalam tahun 1992/93 dilaksanakan pengiriman berbagai misi dagang ke luar negeri, pameran-pameran dagang di luar negeri serta kegiatan promosi untuk menarik importir luar negeri berkunjung ke Indonesia. Khusus dalam usaha pemasaran barang kerajinan, pada bulan Juli 1992 Indonesia mengikuti pameran California Gift Show di Amerika Serikat.

Selain itu, untuk menjaga kesinambungan dan  memperluas akses produk ekspor, peran aktif Indonesia di berbagai forum interna-sional, baik hubungan bilateral, regional dan multilateral terus ditingkatkan. Dalam kaitan ini, Indonesia berpartisipasi aktif dalam negosiasi Putaran Uruguay (GATT), Konperensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD), kerja sama ekonomi ASEAN dan berbagai forum kerja sama internasional seperti Organisasi Kopi Internasional (ICO), Asosiasi Negara-negara Penghasil Karet Alam (ANRPC), Asosiasi Negara Produsen Timah (ATPC), dan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Khusus mengenai timah, untuk menjaga kestabilan harga timah di pasaran dunia, negara-negara anggota ATPC dalam sidangnya di Jakarta pada bulan September 1992 telah sepakat membatasi  ekspor  timah  selama  tahun 1993  menjadi 2,7% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 89.400 ton.  Dalam kaitan itu,  Indonesia  memperoleh  jatah kuota ekspor timah sebesar 30.500 ton selama tahun 1993, atau naik 9,0% dibanding kuota tahun 1992.

Dalam pertemuan  puncak  di Singapura  pada bulan Januari 1992, negara-negara ASEAN sepakat untuk lebih mengintegrasikan ekonomi ASEAN yang dijabarkan dalam bentuk Kerangka Perjanjian untuk Meningkatkan Kerja Sama Ekonomi ASEAN (Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation). Program ini ditujukan untuk mewujudkan integrasi yang diawali dengan kese-pakatan untuk secara bertahap, yaitu mulai 1 Januari 1993 menerap-kan Tarif Preferensial Efektif •Seragam (CEPT) yang diarahkan pada pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA). Untuk itu, dalam tahun 1992 telah ditetapkan dua program penurunan tarif, yaitu program penurunan tarif yang dipercepat (Fast Track) dan program penurunan tarif normal (Normal Track). Program penurun-an tarif yang dipercepat meliputi 15 kelompok produk yang telah disepakati. Berdasarkan program tersebut, produk-produk tertentu yang tarifnya di atas 20% akan diturunkan menjadi 0-5% dalam waktu 10 tahun. Kemudian untuk komoditi yang mempunyai tarif lebih kecil atau sama dengan 20% akan dikurangi menjadi 0-5% dalam waktu 7 tahun. Sementara itu melalui program penurunan tarif normal, komoditi yang mempunyai tarif di bawah 20 % akan dikurangi hingga menjadi 0-5% dalam waktu 10 tahun. Komoditi yang bertarif di atas 20% akan dikurangi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama menjadi 20% dalam waktu 5-8 tahun dan tahap kedua dikurangi lagi menjadi 0-5 % dalam waktu 7 tahun berikutnya.

Sebagai kelanjutan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan deregu-lasi sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan Paket 6 Juli 1992 guna membebaskan dan melonggarkan tata niaga. beberapa komoditi impor, menyempurnakan mekanisme bea masuk dan bea masuk tambahan terhadap komoditi tertentu, serta menyederhanakan tata niaga impor mesin, peralatan dan barang modal bekas pakai.

Untuk lebih memperlancar arus barang dan pengadaan bahan baku, bahan penolong dan sarana usaha, sebanyak 241 pos tarif yang terdiri dari 12 pos tarif produk pertanian, 226 pos tarif produk batik dan 3 pos tarif produk industri dibebaskan dari tata niaga impor. Sementara itu dari 464 pos tarif yang masih diatur tata niaganya, sebanyak 36 pos tarif untuk produk besi dan baja dilonggarkan.

Di samping itu, tingkat bea masuk dan bea masuk tambahan barang-barang impor disesuaikan. Untuk tingkat bea masuk, sebanyak 35 pos tarif dinaikkan, 44 pos tarif diturunkan dan 2 pos tarif diubah klasifikasinya. Sedangkan tingkat bea masuk tambahan sebanyak 80 pos tarif dinaikkan, 81 pos tarif diturunkan, dan sebanyak 184 pos tarif dihapuskan. Selanjutnya tata niaga, klasifikasi tarif, tingkat bea masuk dan tingkat bea masuk tambahan barang-barang impor seperti karpet dan permadani,  produk kimia  dan  tekstil  tertentu, serta komponen/suku cadang untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang disempurnakan kembali.

Untuk menumbuhkan usaha jasa industri baru dalam kemam-puan rekondisi mesin sekaligus mengurangi biaya investasi, impor mesin, peralatan dan barang modal bekas pakai dibebaskan. Dengan demikian mulai bulan Juli 1992 barang-barang tersebut, selama tidak tercantum dalam daftar negatif yang disusun oleh Departemen Per-industrian, dapat diimpor langsung oleh perusahaan pemakai ataupun oleh perusahaan rekondisi. Sedangkan pemeriksaan atas barang-barang impor tersebut dilakukan oleh PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia.

Selanjutnya untuk meningkatkan tertib administrasi, peng-awasan dan pengamanan dokumen impor, pada bulan Pebruari 1993 bentuk dan isi dokumen Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) disempurnakan. Terhitung 60 hari sejak dikeluarkannya kebijaksanaan tersebut,  dokumen  PIUD  dapat  dibedakan  menjadi 8 jenis sesuai dengan jenis fasilitas impor yang diperoleh.

Di samping itu untuk menunjang penanaman modal, mening-katkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta untuk me-ningkatkan kegiatan ekonomi, pada bulan Pebruari 1993 diberla-kukan ketentuan khusus mengenai Entreport Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), suatu tempat atau ruang di wilayah  pabean Indone-sia untuk penyimpanan barang (warehousing) dan pengolahan barang. Mulai bulan tersebut, diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus yaitu: (1) Bea Masuk (BM), Bea Masuk Tambahan (BMT), Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ditangguhkan; (2) Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) tidak dipungut; sedangkan (3) untuk penyerahan dalam negeri penye­lesaian pungutan-pungutan yang terhutang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perusahaan atau industri yang dapat ditetapkan sebagai EPTE adalah perusahaan yang berdomisili di luar ataupun di dalam Kawasan Industri di wilayah pabean Indonesia.

Khusus mengenai pinjaman luar negeri,  pada  bulan Maret  1992 Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mem-bubarkan Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI)  yang  dike-tuai oleh pemerintah Belanda. Sikap tegas tersebut menunjukkan bahwa Indonesia selalu berpegang teguh kepada pedoman bahwa pinjaman luar negeri tidak boleh disertai dengan ikatan politik, seba-gaimana ditetapkan dalam GBHN. Sebagai gantinya dibentuk Con-sultative Group for Indonesia (CGI) yang diketuai oleh Bank Dunia.

Di bidang jasa jasa, usaha untuk meningkatkan penerimaan devisa  dan  sekaligus  menghemat  penggunaannya terus dilanjutkan. Di antara jasa jasa, pariwisata merupakan sumber penerimaan devisa yang makin penting. Untuk itu Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum kepariwisataan internasional seperti Tournament of Roses di Amerika Serikat, PATA 1992 di Taiwan, dan World Expo 1992 di Spanyol. Di tingkat nasional tahun 1991 telah ditetapkan sebagai Tahun Kunjungan Wisata Indonesia yang dilanjutkan dengan Tahun Kunjungan ASEAN 1992. Selanjutnya telah ditetapkan pula Dekade Kunjungan Indonesia tahun 1993 sampai tahun 2000. Di samping sektor pariwisata, terus diusahakan peningkatan penerimaan devisa di bidang jasa jasa baru seperti transfer penghasilan dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta jasa perawatan dan bengkel pesawat terbang milik Garuda Indonesia.

Untuk mendorong penanaman modal swasta, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), ketentuan-ketentuan mengenai penanaman modal disempurnakan lagi. Paket kebijaksanaan bulan Juli 1992 meliputi antara lain penyederhanaan Daftar Negatif Investasi (DNI), Pengaturan kembali tata cara penanaman modal, dan.penyempurnaan tentang pemanfaatan tanah hak guna usaha dan hak guna bangunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing. SeLanjutnya paket kebijaksanaan ini juga mengatur proses penyelesaian izin kerja bagi tenaga kerja,  asing  yang keahliannya belum sepenuhnya dapat diisi oleh tenaga Indonesia.

2. Perkembangan Neraca Pembayaran

Situasi neraca pembayaran selama empat tahun pelaksanaan Repelita V secara umum tetap terkendali dalam batas-batas yang wajar. Perkembangan neraca pembayaran tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, impor dan arus modal luar negeri.

Sejak tahun 1988/89 sampai dengan tahun keempat Repelita V nilai ekspor secara  keseluruhan  meningkat  rata-rata sebesar 15,5% per  tahun,  dari  US$ 19,8  miliar  pada  tahun  1988/89  menjadi   US$ 35,3 miliar pada tahun 1992/93 (lihat Tabel V-1). Peningkatan pertumbuhan ini terutama berasal dari laju pertumbuhan ekspor non migas yang meningkat rata-rata 19,5% per tahun sehingga mencapai US$ 24,8 miliar pada tahun 1992/93. Namun peningkatan laju pertumbuhan ekspor non migas yang pesat ini tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekspor minyak bumi dan gas alam cair. Selama kurun waktu tersebut, ekspor minyak bumi dan gas alam cair masing-masing  hanya  meningkat rata-rata sebesar 6,2% dan 11,8% per tahun, atau masing-masing menjadi sebesar US$ 6,4 miliar dan US$ 4,1 miliar pada tahun 1992/93.

Sementara itu, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan semakin mantap sehingga semakin mampu berperan sebagai sumber penerimaan devisa utama. Dalam tiga tahun terakhir ini, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan terus meningkat dari 54,6%  pada tahun 1990/91  menjadi  64,0% pada  tahun 1991/92 dan menjadi 70,3 % pada tahun 1992/93.

tahun pelaksanaan Repelita V bervariasi -sejalan dengan kegiatan industri dan investasi di dalam negeri. Pada tahun 1992/93 nilai impor keseluruhan mencapai sebesar US$ 27,3 miliar, atau meningkat rata-rata sebesar 17,5% per tahun sejak tahun 1988/89. Dalam dua tahun pertama pelaksanaan Repelita V, suhu perekonomian Indonesia meningkat dan hal ini antara lain tercermin dalam peningkatan impor barang, terutama impor bahan baku/ penolong dan barang modal, yang cukup besar.  Nilai  impor non migas dalam tahun 1989/90 naik dengan 21,3% dan naik lagi dengan 31,0% dalam tahun 1990/91. Dengan langkah-langkah penyejukan mesin perekonomian  yang ditempuh  waktu itu, laju pertumbuhan nilai impor non migas dalam dua tahun terakhir dapat diturunkan menjadi 11,4% pada tahun 1991/92 dan 9,7% pada tahun 1992/93.

Pengeluaran devisa neto untuk jasa jasa naik rata-rata sebesar 9,4% per tahun dari sebesar US$ 7,4 miliar pada tahun 1988/89 menjadi sebesar US$ 10,5 miliar pada tahun 1992/93. Kenaikan ini terutama berasal dari jasa jasa sektor non migas dan sektor gas alam cair yang masing-masing meningkat rata-rata sebesar 10,1 % dan 15,3 % per tahun. Dalam kurun waktu yang sama, penerimaan jasa jasa dari sektor pariwisata meningkat cukup pesat yaitu dari sebesar US$ 1,4 miliar pada tahun 1988/89 menjadi sebesar US$ 3,3 miliar pada tahun 1992/93.

Perkembangan ekspor dan impor barang dan jasa tersebut di atas mengakibatkan besarnya defisit transaksi berjalan Indonesia dari tahun ke tahun bervariasi. Pada tahun 1988/89 defisit transaksi ber-jalan adalah sebesar US$ 1,9 miliar, dan karena peningkatan suhu perekonomian jumlah ini meningkat menjadi US$ 3,7 miliar pada tahun 1990/91 dan US$ 4,4 miliar pada tahun 1991/92. Selanjutnya defisit transaksi berjalan turun menjadi US$ 2,6 miliar pada tahun 1992/93.

Dalam 5 tahun terakhir, pinjaman di sektor Pemerintah turun dari  US$ 6.588 juta  pada tahun 1988/89 menjadi US$ 5.755 juta pada tahun 1992/93. Hal ini dimungkinkan oleh keberhasilan

peningkatan ekspor non migas dan mobilisasi  sumber-sumber dana  dari dalam negeri.  Pinjaman terbesar  diperoleh  dalam bentuk bantu-an proyek bersyarat lunak, di samping bentuk-bentuk pinjaman lain-nya dan bantuan program. Sementara itu, karena banyak pinjaman yang  sudah jatuh waktu, pelunasan pfnjaman Pemerintah naik dari US$ 3,8 miliar pada tahun 1988/89  menjadi  US$ 4,8 miliar pada tahun 1992/93.

Di sektor swasta, pemasukan modal (neto) sejak tahun 1988/89 menunjukkan peningkatan cukup cepat sampai dengan tahun 1990/91, kemudian melambat berkat adanya kebijaksanaan pengen-dalian moneter untuk mendinginkan suhu perekonomian. Di antara transaksi modal tersebut penanaman modal asing meningkat pesat dari US$ 878 juta dalam tahun 1988/89 menjadi hampir US$ 2,5 miliar dalam tahun 1992/93.  Dalam  tiga tahun terakhir modal lain-nya (neto) mengalami penurunan cukup besar yaitu dari US$ 3,6 miliar pada tahun 1990/91 menjadi sebesar  US$ 1,3  miliar pada  tahun 1992/93.

Semua perkembangan tersebut di atas telah menyebabkan cadangan devisa meningkat dari US$ 6.011 juta pada tahun 1988/89 menjadi sebesar US$ 11.981 juta pada akhir tahun 1992/93. Jumlah cadangan devisa ini cukup untuk membiayai impor (c & f) non migas selama 5,5 bulan.

D. EKSPOR

Seperti disebutkan di atas, perkembangan ekspor secara kese­luruhan sejak tahun 1988/89 sampai dengan tahun 1992/93 menun­jukkan kecenderungan yang meningkat. Seperti terlihat pada Tabel V-1, nilainya dalam tahun 1992/93 telah mencapai US$ 35,3 miliar, atau  meningkat  rata-rata  sebesar 15,5% setiap tahunnya.  Peningkat-an yang cukup tinggi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan ekspor non migas dan ekspor gas (LNG dan LPG) sementara ekspor minyak bumi menunjukkan laju pertumbuhan yang melambat.

sebesar 19,5% sehingga mencapai US$ 24,8 miliar pada tahun 1992/93. Laju pertumbuhan ekspor non migas yang cukup tinggi ini merupakan sukses tersendiri mengingat dalam periode yang sama perekonomian dunia masih ditandai oleh kelesuan. Adanya pening­katan yang relatif cepat tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan Iangkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi dalam mengefisienkan perekonomian, diversifikasi produk ekspor, dan  usaha lainnya, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing ekspor non migas. Berbagai faktor yang mempengaruhi ekspor non migas, baik internal maupun eksternal, juga terus diikuti perkem­bangannya sekaligus diupayakan pemecahannya agar ekspor non migas dapat terus meningkat.

Selain langkah-langkah kebijakan tersebut di atas, dilanjutkan upaya peningkatan ekspor melalui cara imbal beli dengan beberapa negara, yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengembangkan ekspor non migas, baik dalam bentuk peningkatan volume ekspor maupun dalam jumlah eksportir, jumlah negara tujuan ekspor, jenis komoditi ekspor dan transaksi ekspor lainnya, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan realisasi nilai ekspor non migas.

Perkembangan nilai ekspor non migas menunjukkan gambaran sebagai berikut.

Selama 4 tahun terakhir ini ekspor tekstil dan pakaian jadi meningkat pesat menjadi lebih dari 3,5 kali dari US$ 1.570,7 juta dalam tahun 1988/89 menjadi US$ 5.527,1 juta dalam tahun 1992/93, atau meningkat dengan rata-rata 37,0% per tahun (lihat Tabel V-4). Keberhasilan ekspor tekstil dan pakaian jadi tersebut terutama karena didukung oleh usaha perluasan pasar, perbaikan mutu, diversifikasi produksi tekstil, dan penanaman modal asing, yang secara bertahap terus dikembangkan.

Sementara  itu,  nilai  ekspor  kayu lapis  meningkat  dari      US$ 2.095,0 juta dalam tahun 1988/89 menjadi US$ 2:861,3 juta

dalam tahun 1992/93, atau meningkat rata-rata sebesar 8,1 % per tahun. Rendahnya peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya kebijaksanaan diskriminatif yang dilakukan oleh Jepang dan pembatasan penggunaan produk-produk kayu yang berasal dari kayu tropis oleh negara-negara Eropa Barat.

Nilai ekspor hasil tambang di luar timah dan aluminium meningkat dari US$ 1.089,6 juta dalam tahun 1988/89 menjadi US$ 1.529,6 juta dalam tahun 1992/93, atau meningkat rata-rata sebesar 8,8% per tahun. Perkembangan tersebut didukung oleh meningkatnya ekspor beberapa hasil tambang utama, yaitu tembaga, batu bara dan emas, sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi hasil-hasil tambang tersebut.

Dalam tahun 1992/93 nilai ekspor udang, ikan dan hasil hewan lainnya hanya sebesar US$ 1.120,8 juta, atau turun sebesar 2,6% bila dibandingkan dengan tahun 1991/92. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya harga dari salah satu komoditi penting dalam kelompok ini, yaitu udang, sebagai akibat adanya kelebihan pasokan di pasaran Jepang dengan masuknya udang putih dari RRC. Selain itu, masih ditemui adanya hambatan berupa tingginya bea masuk ke pasaran Eropa serta masuknya produk udang Indonesia dalam daftar hitam karena adanya anggapan bahwa Indonesia masih merupakan daerah rawan wabah penyakit kolera.

Sementara itu, pertumbuhan ekspor karet cenderung melambat.  Nilai ekspornya dalam tahun 1992/93 hanya sebesar US$ 941,0 juta, atau hanya meningkat sebesar 0,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ini terutama karena melemahnya harga karet yang antara lain disebabkan oleh kegagalan Sidang Organisasi Karet Alam Internasional (INRO) dalam merumuskan ketentuan mengenai mekanisme harga.

Nilai ekspor hasil-hasil industri pengolahan yang paling menonjol adalah nilai ekspor alat listrik. Selama 4 tahun terakhir,  nilai ekspornya mengalami peningkatan secara berturut-turut sebesar

V/24

66,2% pada tahun 1989/90, 47,1 % pada tahun 1990/91, 110,3 % pada tahun 1991/92, dan 61,5 %  pada tahun 1992/93,  sehingga  pada    tahun 1992/93 nilainya mencapai US$ 878,0 juta.  Peningkatan  tersebut terutama karena perluasan pasar, peningkatan volume ekspor, dan peningkatan kapasitas produksi di dalam negeri. Ekspornya terutama ditujukan ke Singapura, Malaysia dan Amerika Serikat.

Dalam pada itu, nilai ekspor kerajinan tangan berupa kain tenun/sulaman, barang kerajinan dari kayu dan anyam-anyaman, juga mengalami peningkatan. Dibanding dengan tahun sebelumnya peningkatan ekspor komoditi ini adalah sebesar 36,0% pada tahun 1989/90, 42,1 % pada tahun 1990/91, 37,2% pada tahun 1991/92, dan 11,9% pada tahun 1992/93.

Sebaliknya, perkembangan ekspor kopi selama 4 tahun terakhir ini  terus menurun.  Nilainya  adalah  sebesar  US$ 570,6     juta dalam tahun 1988/89 dan terus menurun sehingga menjadi US$ 348,8 juta dalam tahun 1992/93. Penurunan ini disebabkan oleh semakin menurunnya volume ekspor, serta terus menurunnya harga kopi di pasar internasional.

Ekspor minyak sawit dan biji kelapa sawit dalam 3 tahun terakhir terus meningkat. Dibanding dengan tahun sebelumnya peningkatan ekspor komoditi ini adalah sebesar 1,8% pada tahun 1990/91, 23,0% pada tahun ' 1991/92, dan 36,4% pada tahun 1992/93. Peningkatan ini terutama berketiaan dengan meningkatnya produksi, dihapuskannya tata niaga ekspor kelapa sawit serta berkurangnya pasokan minyak kedele dan minyak kelapa di pasaran internasional.

Ekspor alas kaki merupakan salah satu komoditi penting dari ekspor hasil-hasil lainnya dan menunjukkan perkembangan yang  pesat. Pada tahun 1988/89 nilai ekspornya baru mencapai US$ 110,8 juta, tetapi pada tahun 1992/93 telah mencapai US$ 1,5 miliar. Peningkatan yang cukup pesat ini antara lain disebabkan oleh

meningkatnya produksi sebagai hasil relokasi industri sepatu terutama relokasi perusahaan Korea Selatan yang mendominasi produk sepatu olahraga.

Sementara itu, harga rata-rata minyak bumi Indonesia yang dicapai selama tahun 1992/93 adalah sebesar US$ 18,61 per barel dengan  volume ekspor sebesar 348,3 juta barel.  Nilai  ekspornya  pada tahun itu hanya mencapai  US$ 6,4 miliar,  atau  turun  dengan  7,4 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Di lain pihak ekspor gas alam cair (LNG dan LPG) menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Selama 4 tahun terakhir  nilai  ekspornya  meningkat dari US$ 2.633,0 juta dalam tahun 1988/89 menjadi US$ 4.118,0 juta dalam tahun 1992/93, atau meningkat dengan rata-rata 11,8% per tahun. Perkembangan ini menuju pula ke arah diversifikasi ekspor migas sehingga mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak bumi.

E. IMPOR DAN JASA-JASA

Perkembangan impor selama 4 tahun pelaksanaan Repelita V berkaitan erat dengan laju pertumbuhan produksi di dalam negeri, yang berarti semakin besarnya kebutuhan akan impor bahan baku dan penolong serta barang-barang modal sesuai dengan tahap-tahap pembangunan. Usaha pemerintah untuk menyehatkan perekonomian melalui kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan telah pula mempengaruhi laju pertumbuhan impor.

Pada tahun 1992/93 keseluruhan nilai impor (f.o.b.) telah mencapai US$ 27,3 miliar, atau meningkat rata-rata per tahun sebesar 17,5 % sejak tahun 1988/89 (Tabel V-1). Impor non migas pada periode yang sama meningkat rata-rata sebesar 18,0% per tahun dari US$ 12,2 miliar pada tahun 1988/89 menjadi US$ 23,8 miliar pada tahun 1992/93, sedangkan impor migas meningkat rata-rata sebesar 14,5 % per tahun sehingga mencapai US$ 3,5 miliar.

Perkembangan dari beberapa komoditi impor non migas (c.i.f.) menurut golongan ekonomi yang diolah oleh Biro Pusat Statistik adalah sebagai berikut (Tabel V-6 dan Tabel V-7).

Komposisi impor barang konsumsi dalam tahun 1992 meningkat sedikit dari tahun 1991, yaitu dari 3,9% menjadi 4,6%. Barang dalam kelompok ini yang menunjukkan peningkatan terbesar adalah impor pangan dan minuman, yaitu dari US$ 235,8 juta menjadi US$ 419,9 juta, sebagai penunjang kunjungan wisatawan mancanegara.

Sementara itu, dominasi impor non migas dalam tahun 1992 masih dipegang oleh impor bahan baku/penolong, yang peranannya meningkat dari 63,5% dalam tahun 1991 menjadi 66,1 % dalam tahun 1992. Kenaikan impornya terjadi antara lain pada komoditi bahan baku industri pangan dan minuman sebesar 15,8%, bahan baku industri lainnya sebesar 11,4%, serta suku cadang dan perlengkapan sebesar 9,6%.

Selanjutnya, walaupun peranan impor barang modal menurun dari 32,6% dalam tahun 1991 menjadi 29,3% dalam tahun 1992, namun terjadi peningkatan pada barang-barang seperti peralatan listrik sebesar 65,9%, mesin pembangkit tenaga listrik sebesar  50,1 %, dan alat telekomunikasi sebesar 39,1 %. Sedangkan impor alat pengangkutan turun sangat tajam sebesar 37,8%.

Perkembangan tersebut di atas mencerminkan makin banyak-nya barang-barang konsumsi yang diproduksikan di dalam negeri dan makin mendalamnya serta makin meluasnya kegiatan industri peng-olahan yang dilakukan di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan pesatnya pengembangan industri dalam negeri.

Dalam pada itu, berbagai kebijaksanaan di bidang jasa jasa, terutama yang berkaitan dengan penerimaan devisa, terus disempur-nakan. Seperti terlihat dalam Tabel V-1 dalam tahun 1992/93 pengeluaran neto untuk jasa jasa telah mencapai US$ 10.548 juta,

atau meningkat sebesar 13,9% dibandingkan dengan tahun sebelum-nya. Di sektor migas, pengeluaran jasa jasa neto telah meningkat dengan 13,3 % , yaitu dari US$ 3.001 juta  pada tahun 1991/92  men-jadi US$ 3.399 juta pada.tahun 1992/93.  Ini  terutama  disebabkan  oleh meningkatnya biaya produksi minyak bumi.

Sementara itu, pengeluaran neto untuk impor jasa jasa di sektor non migas telah  pula  meningkat  dari  US$ 6.262 juta  pada tahun 1991/92 menjadi US$ 7.149 juta pada tahun 1992/93, atau meningkat sebesar 14,2 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup tinggi ini te.rutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran bunga pinjaman luar negeri, biaya angkutan barang impor, dan menurunnya penerimaan bunga bank-bank devisa. Dalam pada itu, penerimaan devisa dari sektor pariwisata  meningkat sebesar 27,4%,  yaitu  dari US$ 2.602 juta  dalam tahun 1991/92 menjadi US$ 3.314 juta dalam tahun 1992/93.

F.     PERKEMBANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH

Sebagaimana digariskan dalam GBHN, pinjaman luar negeri sebagai sumber pembiayaan pelengkap dalam pembangunan, tidak boleh disertai dengan ikatan politik apapun, dan harus dimanfaatkan secara hati-hati, baik mengenai jumlah, persyaratan maupun penggunaannya,  serta  digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi nasional di kemudian hari.

Dalam tahun 1992/93 persetujuan pinjaman luar negeri Pemerintah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari US$ 9.121,4 juta menjadi US$ 7.018,8 juta. Persetujuan pinjaman lunak yang terdiri dari Fast Disbursing Assistance dan bantuan proyek meningkat dari US$ 5.255,1 juta dalam tahun 1991/92 menjadi US$. 5.498,7 juta dalam tahun 1992/93. Di lain pihak, persetujuan pinjaman proyek lainnya, yang terdiri dari kredit ekspor dan kredit komersial menurun dari

US$ 3.466,3 juta dalam tahun 1991/92 menjadi US$ 1.520,1 juta dalam tahun 1992/93. Dalam pada itu, pinjaman tunai (komersial) mulai tahun 1992/93 ditiadakan (lihat Tabel V-8).

Ditinjau dari komposisi pinjaman, pinjaman luar negeri Pemerintah sebagian besar tetap dalam bentuk pinjaman lunak. Peranan pinjaman lunak telah meningkat dari 57,6% pada tahun 1991/92 menjadi 78,3% pada tahun 1992/93 seperti terlihat pada Tabel V-9. Perkembangan tersebut merupakan perwujudan dari kebi­jaksanaan pinjaman luar negeri yang berhati-hati dengan senantiasa memperhatikan kemampuan untuk membayar kembali.

Pelunasan pokok dan pembayaran bunga pinjaman meningkat terus dari US$ 6.328 juta dalam tahun 1988/89 menjadi US$ 7.535  juta dalam tahun 1992/93. Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya proyek-proyek yang dibangun dan memadatnya jatuh waktu pinjaman.

Sementara itu, perbandingan antara jumlah pelunasan pinjaman luar negeri Pemerintah terhadap ekspor (Debt Service Ratio) terus menurun, dari 31,9% dalam tahun 1988/89 menjadi 21,3% dalam tahun 1992/93.

Sumber:

http://www.bps.go.id/brs_file/exim-01sep09.pdf
http://yernie0310.blogspot.com/